Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Januari 20, 2013

bahasa Jawa Tetap Dipertahankan Sekolah di Yogyakarta

Ilustrasi huruf Jawa [google] [YOGYAKARTA] Draft kurikulum 2013 memang tidak memuat kewajiban pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal. Namun, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) DI Yogyakarta, akan tetap mempertahankan bahkan mewajibkan sekolah-sekolah mengajarkan Bahasa Jawa sebagai muatan lokal.  Jika sampai saat ini, Bahasa Jawa wajib diajarkan dari tingkat SD sampai SMP sederajat, mulai tahun ajaran baru mendatang, tingkat SMA pun akan mendapatkan kewajiban yang sama. Kepala Disdikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, konsep kurikulum baru memang tidak menyebutkan adanya mata pelajaran khusus bahasa daerah. Dalam kurikulum 2013, bahasa daerah terintegrasi dengan kelompok seni dan budaya.    "Tetapi khusus untuk DIY, kami tetap menjadikan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa untuk menjadi muatan lokal wajib di sekolah. Nilainya juga masuk dalam nilai sekolah dan akan mempengaruhi kelulusan siswa," ujarnya di Yogyakarta.  Menurutnya, p

Kurikulum 2013 Bakal Tuai Kegagalan

Ilustrasi ujian nasional [google] [JAKARTA] Kalangan DPR memprediksi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memaksakan  kurikulum 2013 pada Juni 2013 mendatang bakal menuai kegagalan. Alasannya, masih banyak persoalan krusial yang harus dilakukan, termasuk sosialisasi kurikulum baru tersebut ke sekolah-sekolah, belum lagi menyangkut persiapan para guru.  “Selama ini, praktik pendidikan kita selalu kedodoran karena proses pembelajaran di banyak sekolah tidak berlangsung efektif, tidak membangun karakter dan kompetensi-kompetensi kunci yang diperlukan agar hidup sehat dan produktif. Selain itu, pemerintah sering kali bersikap mendua dan tidak konsisten menerapkan kurikulum, termasuk  pengembangan kurikulum 2013 yang masih bersifat wacana. Belum lagi kondisi para guru yang tidak kompeten dan budaya sekolah yang tidak meritokratik sebagai pelaksana kurikulum yang mengubah kurikulum yang direncanakan menjadi kurikulum yang terlaksana,” ujar anggota Komi